Pengajuan Tax Amnesty

Assalamu'alaikum sobat... 

  

Memasuki akhir bulan kedua kuarter II pengajuan Tax Amnesty yang telah dijadwalkan sebelumnya, suasana beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama bagian amnesty  tidak sepenuh saat bulan terakhir kuarter I lalu, namun jika dibandingkan... beberapa antrian di bagian help desk lebih banyak dibanding dengan bagian pengajuan amnesty ini. For your information  dalam menyelengarakan insentif pajak ini pemerintah menyediakan ruangan khusus dimana dalam ruangan khusus itersebut terdapat dua antrian yaitu; bagian help desk yang berguna sebagai tempat konsultasi dan mencari informasi mengenai pengajuan amnesty bahkan sampai untuk memastikan hitungan uang tebusan mereka sudah benar atau belum, dan bagian pengajuan amnesty yang berguna untuk mengajukan amnesty.

Thats why sekarang aku akan jelaskan beberapa step yang aku jalani selama pengajuan tax amnesty ini, aku bagi menjadi beberapa bagian di bawah ini:

• Persiapan

1. Pastikan terdapat harta serta hutang yang memang belum tercantum dalam SPT terakhir yang sudah kita lapor untuk di ikut sertakan dalam amnesty ini.

2. Jika terkait no.1 sudah dipatikan, maka siapkan dokumen kepemilikan harta atau hutang tersebut seperti contoh: untuk harta seperti mobil, atau sepeda motor bisa menyertakan fotokopi BPKB nya, untuk rumah bisa menyertakan fotokopi sertifikat rumah.

3. Terkait no.2 jika tidak memiliki dokumen kepemilikan harta yang akan diikut sertakan dalam amnesty ini, maka diperbolehkan dengan syarat menyertakan surat kepemilikan harta dan melampirkan daftar harta yang tidak memiliki dokumen kepemilikan,

4. Terkait no.2 dalam hal dokumen kepemilikan harta yang dimiliki Wajib Pajak menggunakan nama Wajib Pajak lain atau nama orang lain sebagi pemilik harta yang dilaporkan, maka Wajib Pajak harus melampirkan surat Pengakuan Harta Nominee 1 (satu) dan Nominee 2 (dua) yang berfungsi sebagai surat pengakuan bahwa harta atas nama WP lain tersebut merupakan milik WP yang mengajuan amnesty.

5. Terkait no.2 jika tidak memiliki dokumen kepemilikan hutang yang akan diikut sertakan dalam amnesty ini sebagai pengurang nilai harta. Maka tidak diperbolehkan, karena wajib hukumnya bagi hutang yang dilaporkan memiliki dokumen sebagai kehati-hatian tindak kecurangan pajak. Karena nilai hutang yang disampaikan akan digunakan sebagai pengurang harta, sehingga jika nilai hutang tidak sesuai dengan rillnya maka bisa digunakan sebagai pengurangan uang tebusan yang akan dibayar yang akan merugikan pemasukan pemerintah.

6. Pengecekan kewajiban pajak yang tertunda, dalam hal WP memiliki hutang pajak seperti STP maka wajib hukumnya dibayarkan sebesar pokok hutang.

• Perhitungan

1. WP diberi kebebasan menentukan besar nilai harta yang diikut sertakan dalam amnesty ini, baik menggunakan nilai wajar sekarang ataupun nilai history selama dianggap wajar.

2. Kebebasan WP dalam menentukan besar nilai harta yang diikut sertakan dalam amnesty memiliki pertimbangannya sendiri, berikut diantaranya:

a. Menentukan nilai harta setidaknya harus memperhatikan jumlah hutang yang akan diikut sertakan juga, 

b. Jumlah hutang maksimal yang boleh diikut sertakan adalah 50 % (persen) dari nilai harta

c. Sehingga jika WP telah menetapkan nilai harta dengan menggunakan nilai history yang kebanyakan nilai history adalah nilai terendah yang bisa dipakai guna mengefesiensikan uang tebusan yang akan dibayar nanti, justru akan mengurangi nilai hutang yang bisa diakui oleh WP dimana perlu diingat kembali hutang digunakan sebagai pengurang harta yang diakui.

3. Perlu diingat Rumus dasar Pengajuan Tax Amnesty:

  Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT) = Nilai Harta - Nilai Hutang

dimana:

Nilai Harta: WP memiliki kebebasan dalam menentukan besarnya

Nilai Hutang: maksimal yang boleh diakui 50 % (persen) dari nilai harta yang diakui

4. Setelah menghitung Dasar Pengenaan Uang Tebusan, berikutnya dikalikan dengan tarif yang telah ditentukan,

• Pengajuan

1. Pengajuan amnesty ini disertakan juga dengan fotokopi SPT terakhir yang telah dilapor oleh WP

2. Membawa bukti setor sebesar uang tebusan yang telah dihitung sebelumnya, serta bukti pelunasan tunggakan pajak jika ada tunggakan.

3. Mengisi formulir yang telah diisi dalam bentuk kaset CD dan hard copy/diprint

4. Membawa Dokumen kepemilikan harta dan hutang

5. Membawa surat kuasa bagi WP yang menguasakan orang lain dalam penyampaian amnesty ini.

6. Terkait no. 4 juga melampirkan fotokopi KTP orang yang dikuasakan dan fotokopi WP.

7. Membawa lampiran surat-surat yang diperlukan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas (surat pengakuan kepemilikan harta, surat pengakuan nominee)

8. Proses pengajuan dimulai dari penerimaan berkas, dibagian penerimaan akan di upload file yang ada dalam kaset cd ke sistem DJP, di sini harus dipastikan file yang kita isi tidak merubah format yang telah ditetapkan. Biasanya petugas KPP akan membantu jika ada kolom yang tidak terbaca sistem

9. Setelah proses penerimaan berkas selesai WP harus menunggu kembali untuk dipanggil ke bagian peneliti, jika terdapat berkas yang tidak sesuai atau yang membingungkan peneliti biasanya WP akan dipanggil untuk dimintai penjelasan, namun jika tidak ada yang perlu dijelaskan peneliti akan memanggil WP serta memberikan Surat Tanda Terima.

10. proses pengajuan selesai


Semoga bermanfaat ya.. sobat
kalo ada yang mau sharing pengalaman serunya dalam mengajukan amnesty ini please fill in comment below !!! ^_^

Next time aku bakal share proses after pengajuan amnesty ini.

Wassalamu'alaikum..

Refrensi:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diakses dari http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/UU-11-2016-Pengampunan-Pajak-Penjelasan.pdf.

Ps: untuk form pengajuannya kalian bisa minta ke bagian Helpsdesk di KPP terdaftar.